Ini Figur Ketua Umum PBNU Mendatang Menurut Ma'ruf Amin

Jakarta — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) semakin dekat. Sejumlah nama mulai disebut dalam bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), namun bagi Ma’ruf Amin, ada hal yang lebih penting dari sekadar nama besar atau dukungan kelompok.

Dewan Mustasyar PBNU sekaligus Wakil Presiden ke-13 RI itu menyebut sedikitnya dua kemampuan yang harus dimiliki sosok yang ingin memimpin PBNU ke depan.

Menurut Ma’ruf, calon ketua umum harus mampu menjalankan prinsip al-ishlah dan wal-ishlah. Dua prinsip tersebut, kata dia, berkaitan dengan kemampuan meredakan konflik sekaligus menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Islah pertama itu mendamaikan semua kelompok yang bersengketa,” kata Ma’ruf usai menghadiri Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi yang digelar Presidium Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng di Gedung Nusantara V, Kompleks DPR, MPR, dan DPD, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2026).

Bagi Ma’ruf, kemampuan merangkul berbagai pihak menjadi penting karena PBNU memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan organisasi. Pemimpin yang terpilih nantinya diharapkan tidak menjadikan kepentingan pribadi ataupun kelompok sebagai prioritas.

Ia menilai kepentingan NU harus ditempatkan di atas kepentingan-kepentingan lain agar organisasi dapat menjalankan misi dan tanggung jawabnya secara maksimal.

Bukan sekadar ikut-ikutan

Kriteria kedua yang disoroti Ma’ruf berkaitan dengan kualitas warga NU. Ia berharap kepengurusan dan keanggotaan NU ke depan dibangun atas kesadaran serta pemahaman yang kuat, bukan sekadar mengikuti arus atau kepentingan kelompok tertentu.

Ma’ruf menggunakan istilah ‘ala bashirah, yang kurang lebih dimaknai sebagai bergerak dengan dasar pemahaman dan kesadaran.

“Saya menyebutnya ‘ala bashirah bukan ‘ala bisharah,” ujar mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut.

Selain itu, Ma’ruf berharap calon pemimpin PBNU mampu kembali berpegang pada khittah NU dan menjalankan organisasi sesuai dengan Qanun Asasi.

Pesan tersebut disampaikan menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 PBNU yang akan menjadi forum penting untuk menentukan arah organisasi sekaligus kepemimpinan NU berikutnya.

Muktamar PBNU digelar akhir Agustus

Muktamar ke-35 PBNU dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-30 Agustus 2026.

Agenda tersebut mengalami perubahan jadwal. Sebelumnya, Muktamar direncanakan berlangsung pada 1-5 Agustus 2026.

Katib Syuriyah PBNU Ahmad Tajul Mafakhir menjelaskan perubahan jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan kelayakan penyelenggaraan.

Salah satu pertimbangannya adalah memastikan fasilitas akomodasi dan infrastruktur di lokasi Muktamar dapat memenuhi kebutuhan peserta.

“Pemunduran ini krusial untuk memastikan standar operasional penginapan berjalan maksimal,” kata Ahmad pada 8 Juli 2026.

Delapan nama masuk bursa

Menjelang Muktamar, sejumlah figur mulai ramai diperbincangkan sebagai kandidat Ketua Umum PBNU.

Berdasarkan survei Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) yang dilakukan pada 20-28 Juli 2026, terdapat delapan nama yang disebut masuk dalam bursa.

Mereka yakni Ketua Umum PBNU petahana Yahya Cholil Staquf, Wakil Ketua Umum PBNU Zulfa Mustofa, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, Muhammad Yusuf Chudlori.

Selain itu terdapat nama Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang Abdussalam Shohib atau Gus Salam, Ketua PWNU Jawa Timur Abdul Hakim Mahfudz, Ketua PWNU Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin, dan Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon Iman Jazuli.

Dengan Muktamar yang tinggal menghitung hari, persaingan nama-nama tersebut diperkirakan semakin mengemuka. Namun, bagi Ma’ruf Amin, sosok yang nantinya memimpin PBNU bukan hanya ditentukan oleh popularitas atau dukungan kelompok, melainkan juga kemampuan menjaga persatuan dan menempatkan kepentingan NU di atas kepentingan lainnya.